PENOLAKAN KIOS – KIOS YANG ADA DI KILO SERATUS (100), NABIRE ANTARA DOGIYAI

 Fotografer oleh biro humas ipmado Makassar

Pada saat diskusi bebas dari kontrakan dogiyai

Kota stusy Makassar.

MAKASSAR LAWAN MALAS.COM  Pada tangl 09/10/2018 Mahasiswa/I asal dari kabupaten Dogiyai kota study makassar menggelar diskusi lepas tentang bagaiman cara untuk  menolakan rumah makan yang ada di kilo 100 yang ada di Kabupaten Nabire antara Kabupaten Dogiyai. 

Diskusi lepas pada kali ini kami adakan bertempat kontrakan Dogiyai selaku sekertariat ipmapandodei kota study namun diskusi tersebut ini mulai pada jam 19:00 sampai selesai tepat pada jam 20:25 WIT Makassar.  

Mahasiswa/I asal dari siriwo yang sedang kuliah di kota study  Makassar mengatakan dengan tegas kepada pemerintah kabupaten Dogiyai dan kabupaten dogiyai harus bertanggun jawab atas membuka warung – warung yang ada di kilo seratus, nabire antara Dogiyai. 

Kami mahasiswa/I asal dari siriwo sangat rugi atas kami melihat realita yang sedang terjadi di kilo 100 ini. 

Kami merasa rugi dalam hal hak kami dirampas klonial Indonesia, baik itu sumber daya alam (SDA) dan oramg yang non asli siriwo yang memersekusi terhadap orang asli siriwo maka kami agen perubahan siriwo kedepan mengatakan dengan tegas, tolak.  

Waktu itu, seorang mahasiswa asal dari siriwo  yang sedang menenpu perkuliaan di kota study Makassar YETI YAKUBUS TAGI mengatakan pada saat diskusi bebas dari kontrakan dogiyai selaku sekertariat ipmapandodei kota study Makassar bahwa saya sebagai salah satu intelektual belasar dari Siriwo sangat rugi karena orang non asli papua mereka membuka rumah makan sembaragan.  

Segaligus merampas segalah kosmos yang ada dalam daratan siriwo. Sebenarnya yang punya segalah sumber daya alam (SDA) layak dibuka adalah rumah di kilo 100 itu orang asli siriwo bukan non asli siriwo. 

Maka pemerintah kabupaten Nabire, Dogiyai, dan Deiyai harus bertanggun jawab. Artinya kasih tutupkan segalah rumah makan yang ada di kilo 100 itu.Tegasnya”. 

Mahasiswa menolak karena mereka sudah tau masalahnya, dan apa yang nanti akan terjadi terhadap generasi penerus maka pemerintah setempat harus bertangun jawab, jikalau pemerintah membutukan agen perubahan papua kedepan khusunya kedua kabupaten. 

Dan pemerintah setempat jangan tutup mata realita yang sedang terjadi di kalangan masyarakat, karena anda adalah salah satu utusan dari masyarakat setempat. 

Oleh karena itu kami dari mahasiswa/I Dogiyai kota study Makassar meningatkan kepada pemerintah kabupaten Nabire dan pemerintah Kabupaten Dogiyai khususnya Bupati dan wakil Bupati kedua kabupaten tersebut. 

Pewarta           : Biro Humas Ipmado Makassar.

Editor              : Admin